Dok: Shutterstock
Kata ‘emak-emak’ belakangan jadi kosakata yang begitu powerful. Para politikus sadar, wanita adalah kelompok yang sangat potensial untuk mendulang suara. Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan jelas berupaya untuk meraup suara wanita, dengan menggagas komunitas Partai Emak-Emak, sebuah situs komunikasi yang diluncurkan pada 7 November 2018.
Seperti dikutip dari Kompas.com, Sandiaga Uno yang menghadiri langsung acara tersebut menuturkan, hal itu untuk mewadahi banyaknya kelompok relawan yang beranggotakan barisan emak-emak. “Saking banyaknya (komunitas relawan emak-emak), akhirnya Pak Eka (Gumilar) menggagas satu inovasi yaitu me-launching komunitas Partai Emak-Emak ini dalam sebuah website," ujarnya di lokasi acara, di Jakarta Selatan.
Meski tidak ada nama khusus seperti halnya pasangan Prabowo-Sandi, dari pihak pasangan calon presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tentu juga tidak tinggal diam untuk meraup suara wanita ini. Cawapres Ma’ruf Amin, seperti dikutip Detik.com (17/9/2018), mengatakan bahwa dirinya dan Joko Widodo banyak mendapat dukungan dari para milenial dan emak-emak. "Ternyata, Jokowi-Ma'ruf Amin banyak dukungan dari milenial juga. Milenial ternyata suka," kata Ma'ruf Amin di Rumah Kiai Ma'ruf Amin (KMA), Jakarta Selatan. "Bukan hanya milenial, emak-emak juga," sambungnya.
Menurutnya, tim Jokowi-Ma'ruf sudah menyiapkan strategi untuk mendapatkan suara para milenial dan emak-emak di pilpres 2019. Ma'ruf menyebut strategi itu rahasia. "Itu kan strategi. Itu rahasia kalau strategi. Jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti ketahuan," ucapnya.
Tidak mengherankan bila wanita layak diperebutkan. KPU menetapkan, jumlah pemilih untuk pemilu 2019 mencapai sekitar 192 juta pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki secara total, baik di dalam negeri maupun luar negeri, adalah 96.271.476 pemilih, sedangkan wanita sebanyak 96.557.044 pemilih. Artinya, wanita lebih besar 0,7 persen ketimbang laki-laki. Data yang tak berbeda juga terjadi ketika pilkada serentak tahun lalu. Jumlah pemilih wanita, lebih besar 0,6 persen ketimbang pria.
Dengan latar belakang itu, femina bersama Accenture dan Jurnal Perempuan telah melakukan survei “Pemimpin Pilihan Perempuan” secara online pada Maret hingga Mei 2018. Selain karena dari sisi jumlah saja wanita tidak bisa dianggap remeh, survei ini juga bertujuan untuk melihat sosok pemimpin ideal di mata wanita. Juga untuk mengetahui bagaimana wanita melihat dinamika politik di Indonesia saat ini. Misalnya, menguatnya pilihan-pilihan yang bersifat primordial (agama, etnis, kedaerahan, dan lain-lain).
Menggunakan dua macam metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif, survei ini ingin melihat kecenderungan perbedaan dan persamaan pilihan antara pemilih pemula dan pemilih yang pernah memilih. Serta kecenderungan pilihan wanita lintas generasi dalam pilkada/pemilu kepada calon pemilih, politikus dan calon pejabat publik, serta para pemangku kepentingan. Dari survei ini pada akhirnya juga dapat diketahui alasan wanita menggunakan hak pilih serta antusiasme dalam mengikuti pilkada/pemilu.
“Survei tentang pemimpin pilihan perempuan menjadi penting mengingat suara perempuan yang merupakan separuh dari jumlah pemilih perlu untuk didengar, bukan hanya oleh para kandidat dan partai pengusungnya, namun juga pemerintah (dalam hal ini KPU/KPUD, DPR/DPRD, bawaslu/bawasda) dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Anita Dhewy, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan (JP).
Menurut Anita, tiap orang sesungguhnya memiliki kepentingan dari hasil pilkada. “Kalau bicara politik, asumsi banyak orang itu hal-hal yang terkait pemerintahan saja, padahal tiap orang memiliki kepentingan dalam politik. Kita menginginkan pendidikan, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang baik. Itu semua terkait dengan politik, karena terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin politik.”
Peran serta wanita dalam politik tak bisa diremehkan begitu saja. Wanita memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pemilu, yang berada di tiga ranah sebagai pemilih, peserta, dan penyelenggara. Seperti yang disampaikan Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahwa dalam ranah pemilih, wanita memiliki jumlah yang sangat besar di pemilu tahun 2019. “Dibandingkan tahun 2014 lalu, pemilih wanita lebih besar dibandingkan pria saat ini. Wanita pun lebih loyal menggunakan hak pilihnya ketimbang pria,” ujar Titi.
Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Desember 2018, pemilih wanita memang lebih banyak dengan jumlah sekitar 96.557.044 orang, sementara pria berjumlah 96.271.476 orang. Walau perbedaan jumlahnya tidak terlalu signifikan, ini menandakan bahwa peran wanita akan jadi sangat berharga dalam menentukan perubahan pada pemilu April mendatang.
Sebagai peserta, keterwakilan wanita juga terus bertambah dalam pemilu. Data KPU menyebutkan bahwa ada sekitar 40 persen wanita calon legislatif yang maju ke pemilu legislatif tahun ini, yaitu sekitar 3.194 orang dari total 7.968 calon legislatif (caleg).
“Ini menandakan partai politik punya kepentingan yang besar pada mereka (wanita caleg). Pasalnya, dalam undang-undang pemilu, ada pengaturan bahwa pencalonan harus memenuhi paling sedikit 30 persen keterwakilan wanita di dalam parpol. Kalau tidak memenuhi keterwakilan tersebut, maka parpol bisa didiskualifikasi dari proses kontestasi,” jelas Titi lagi.
Walau kepesertaan wanita caleg kian bertambah tiap pemilunya, tak serta-merta bebas hambatan. Pasalnya, menurut temuan Perludem, wanita caleg kerap ditempatkan pada nomor urut buntut. Hanya 235 wanita caleg yang berada di nomor urut satu. Paling banyak ditempatkan di nomor urut tiga (781 orang) dan enam (572 orang). Sisanya didominasi oleh pria.
Nomor urut nyatanya turut memengaruhi keterpilihan caleg dalam pemilu. Dari data pemilu 2009 dan 2014, nomor urut satu terbukti paling banyak dipilih. Angka keterpilihannya bisa mencapai lebih dari 60 persen. Kemungkinan keterpilihan tersebut akan menurun pada nomor urut 2, 3, dan seterusnya secara substansial. Ini menandakan bahwa wanita masih tidak dianggap penting dan punya kekuatan yang setara dengan pria.
Sementara itu, sebagai penyelenggara pemilu, wanita memiliki peranan yang juga tak kalah penting. Menurut Titi, keberadaan wanita berkontribusi dalam proses politik yang adil dan mendukung kemajuan wanita di Indonesia.
“Afirmasi wanita sebagai penyelenggara pemilu diperlukan untuk memastikan kebijakan dari hulu ke hilirnya tidak bias gender,” tambahnya.
Kendati demikian, diakui Titi, keterwakilan wanita sebagai penyelenggara pemilu masih terbilang minim. Sedikitnya tergambar dari hasil seleksi anggota KPU periode 2018-2023, yaitu bahwa dari 12 provinsi masing-masing hanya memiliki satu wanita anggota KPU. Hanya Sulawesi Utara yang memiliki dua anggota KPU wanita, sedangkan DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki 3 anggota KPU wanita. Sayangnya, Kalimantan Tengah justru tak punya anggota KPU wanita.
Padahal sebenarnya, menurut Titi, kita memiliki banyak sumber daya yang dapat mengisi posisi kelembagaan penyelenggaraan pemilu wanita. Dibutuhkan komitmen yang serius dan konkret dari negara untuk mendorong keterwakilan wanita dalam lembaga penyelenggaraan pemilu. (f)
Baca Juga:
Grace Natalie, Bicara Tentang Caleg Wanita Dan Dukungan Terhadap Paslon Sesuai Track Record
Khofifah Indar Parawangsa Berbagi Keseruan Kariernya di Dunia Politik
Kepemimpinan Wanita Sangat Dibutuhkan di Politik
Topic
#pemilu2019, #suaraandaberharga
