Foto: Juan Pablo Arenas/Pexels

Mendengar Indonesia Timur bagi sebagian orang, terutama warga Instagram, mungkin yang terbayang adalah daerah eksotis dengan pantai berpasir putih, kain tenun, atau rumah adatnya yang indah. Tapi, apakah Anda tahu, di balik keindahan turisme itu, banyak wanita di daerah timur Indonesia menghadapi masalah yang pelik seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan orang?

Tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan Timur yang tergolong tinggi, menjadi salah satu faktor yang mempertinggi kerentanan wanita terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi,  perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi, dan perdagangan orang.

Komnas Perempuan mencatat, pada tahun 2017, daerah Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur masih menjadi daerah yang paling tinggi memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan. “Persoalan-persoalan wanita di Indonesia timur kurang terekspos. Inilah yang menjadi alasan kami menyelenggarakan Konferensi Perempuan Timur(KPT),” ujar Rambu Mella dari Forum Pengada Layanan, salah satu lembaga yang menggagas acara ini.

Tahun 2018 adalah kali ketiga KPT digelar. Acara ini digagas oleh Frum Pengada Layanan (FKL), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Program Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Saat kali pertama dan kedua dilakukan pada tahun 2016 dan 2017, KPT masih berfokus pada pulau Timor, dimana kota Kupang berada. Tapi untuk kali ini KPT menjangkau cakupan lebih luas, yaitu 12 provinsi di Indonesia Timur, seperti NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Karena itu KPT yang tadinya singkatan dari Konferensi Perempuan Timor berubah menjadi Konferensi Perempuan Timur.

“Rencananya acara ini akan dihadiri 500 wanita perwakilan dari berbagai staholder di 12 provinsi di Indonesia Timur dari berbagai pengada layanan, swasta, tokoh agama, pemerintah, dan komunitas. Dari hasil rekomendasi yang didapat dari acara ini, diharapkan pemerintah akan lebih serius memberi perlindungan pemenuhan hak-hak wanita korban kekerasan,” ujar Maria Filiana Tahu, Ketua Panitia bersama KPT2018.

KPT yang berlangsung 10 – 11 Desember 2018 di Aula Utama El Tari, Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang itu, mengagendakan beberapa acara yang memungkinkan peserta untuk saling bertukar cerita dan pengalaman, saling menguatkan dan memberi energi, sehingga nantinya saat kembali ke tempat masing-masing dapat merumuskan strategi dan memberi pelayanan dan bantuan yang lebih baik pada wanita yang membutuhkan.

KPT adalah sebuah bagian dari perjuangan panjang. Rambu berharap nasib wanita di Indonesia Timur akan semakin baik. Ia tidak ingin kejadian memilukan seperti wanita yang pergi dari daerah timur kembali dalam kondisi mengenaskan atau malah dalam keadaan tanpa nyawa di dalam peti mati, berulang terus. (f)