Dalam tiga tahun terakhir Komnas Perempuan mencatat ada 13.393 pelaporan kekerasan terhadap wanita dan anak di tanah air. Ini barulah data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di lima wilayah Indonesia.
 
Catatan Tahunan Komnas Perempuan sendiri mengungkap bahwa di tahun 2015 saja ada 321.752 kasus kekerasan terhadap wanita yang ditangani oleh mereka. Jumlahnya naik tiga kali lipat dari tahun 2010. Jumlah ini pun hanyalah puncak dari fenomena gunung es, sebab masih banyak angka yang belum terungkap sebagai akibat sistem pelayanan pengaduan dan pendataan yang belum komprehensif dan terintegrasi dari masing-masing daerah.
 

“Data. Data. Data. The devil is on the details,” ungkap Lenny N. Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Ucapan tegasnya ini terlontar di tengah sesi diskusi di acara peluncuran Laporan Hasil Assessment 64 Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) oleh Komnas Perempuan, Rabu (25/7) di Jakarta.

 
Sistem pendataan yang terinci, rapi, dan terorganisir, akan sangat membantu usaha pengentasan kekerasan terhadap wanita dan anak di tanah air. Apalagi masing-masing daerah memiliki karakter masalah yang berbeda. Semakin lengkap data yang dimiliki, pemetaan terhadap permasalahan dan solusi makin mudah dilakukan. Data-data ini juga sangat membantu dalam merencanakan program-program yang tepat sasaran.
 
“Tidak ada program bagus, tanpa data yang bagus. Bereskan data terlebih dulu. Kalau usulan tidak jelas dan tidak didukung oleh data, maka sudah pasti tidak akan lolos,” tekan Lenny. Wanita yang pernah lama bekerja untuk Bappenas ini sangat paham betapa besarnya peran data dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan pemerintah.
 
Sebab, tidak sedikit pengurus P2TP2A yang mengeluhkan bahwa banyak dari proposal program mereka yang mental karena gagal mendapat pendanaan. Hal ini, menurut Lenny terjadi karena masih banyak yang belum mementingkan peran krusial data dalam memberikan gambaran urgensi permasalahan yang dihadapi di daerah.
 
“Apalagi di tengah pengetatan anggaran kami tetap mempertahankan untuk tidak memotong satu senpun dana dekonsentrasi. Ini tujuannya agar masing-masing provinsi dan kabupaten kota bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” tegas Lenny lagi. Dana Dekonsentrasi adalah dana dari APBN yang pengelolaannya dipercayakan pemerintah pusat kepada gubernur.
 
Lenny menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap isu perempuan dan anak sangat penting dimiliki oleh kepala daerah. “Kalau ingin mengeksploitasi saya untuk bertemu kepala daerah, saya siap. Jangan pikirkan biaya, saya akan terbang menemui mereka,” janji Lenny, yang disambut tepuk tangan meriah dari 64 perwakilan P2TP2A dan berbagai LSM tanah air. Ia berharap, langkah ini bisa mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam mengentaskan tingginya angka kekerasan terhadap wanita dan anak di Indonesia. (f)

Baca Juga:

Fakta: 11.765 Anak Menikah di Bawah Umur​

Pendeta Merry Kolimon, Memimpin dengan Semangat Feminisme di Kupang

---

Topic

#KDRT, #kekerasan

---