Indonesia memang telah mendapatkan Sertifikat Bebas Polio dari World Health Organization (WHO) pada 27 Maret 2014 lalu. Namun, risiko penyebaran virus polio masih tinggi, sebab kekebalan tubuh masyarakat masih belum optimal. Hal ini dipicu dengan banyaknya daerah yang tidak melakukan imunisasi secara rutin. Bahkan, kesadaran masyarakat di daerah-daerah tertentu sangat rendah.
Penularan virus polio yang berasal dari luar negeri (importasi) masih ‘menghantui’. Kewaspadaan tidak boleh dikendurkan. Belajar dari pengalaman yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Januari 2005 lalu. Virus ini kemudian menyebar ke provinsi lain di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan jumlah korban 305 anak. Virus polio impor tersebut diduga berasal dari Nigeria yang menyebar melalui Timur Tengah. Padahal, selama 10 tahun sebelumnya, kasus polio tidak terdapat di Indonesia.
Penularan umumnya terjadi pada anak-anak yang rentan terhadap penyakit polio karena belum mendapat imunisasi polio sama sekali atau imunisasi polio yang diperoleh belum lengkap. Untuk mencegah penyebarannya, dilakukan pemberian imunisasi tambahan, misalnya lewat Kementerian Kesehatan yang menggelar Pekan Imunisasi Nasional Polio, 8-15 Maret 2016.
“Imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian,” kata Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan RI, di sela acara pembukaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 di Solo, Jawa Tengah, 8 Maret.
Vaksin polio diberikan kepada anak usia 0-59 bulan (balita), yang merupakan kelompok paling rentan tertular virus polio. PIN dilaksanakan di pos PIN, posyandu, polindes, poskesdes, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, serta pos pelayanan imunisasi lainnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat, seperti sekolah, pasar, terminal, pelabuhan, dan bandara.
Sayangnya, di tengah gencarnya kampanye pekan imunisasi, timbul isu yang menyatakan bahwa vaksin polio bersumber dari babi, sehingga menganggap imunisasi haram, dan memicu munculnya kelompok antivaksin. Seperti yang terjadi di Sumatra Barat tahun 2012 lalu.
Menurut data Dinas Kesehatan setempat, gara-gara informasi yang salah, cakupan imunisasi yang awalnya 93%, turun menjadi 35%. Akibatnya, pada akhir 2014, dua anak meninggal dan puluhan lainnya diisolasi karena difteri (penyakit yang menyerang selaput lendir pada hidung serta tenggorokan dan terkadang dapat memengaruhi kulit). Kejadian itu pun dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Nila berharap, PIN polio tahun ini bisa membuat Indonesia dapat mempertahankan status Bebas Polio dan berkontribusi dalam mewujudkan Dunia Bebas Polio Tahun 2020. “Semoga benar-benar terwujud generasi muda bangsa Indonesia yang sehat, bebas dari cacat tubuh akibat polio, berkualitas, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya Nila, optimistis.(f)
