Profile
Khofifah Indar Parawansa, Konsisten Berjuang Di Jalur Sepi

7 Jan 2019


Foto: I Putu Surya, Dok. Jalaludidin Mannagalli, Kemensos
 
Rentang panjang karier politik Khofifah Indar Parawansa menemui babak baru yang lama diperjuangkannya. Sebagai wanita pertama yang menjabat gubernur di Jawa Timur, ia berhasil mendobrak tradisi kolot bahwa hanya laki-lakilah yang bisa menjadi kepala daerah. Tiga minggu setelah kemenangannya, femina bertandang ke kediamannya di Surabaya untuk berbicara dari hati ke hati tentang perjalanan karier politik dan sisi personalnya sebagai wanita dan seorang ibu.
 
 
MEMILIH PERSPEKTIF

Politik merupakan bagian integral dalam kehidupan demokrasi bernegara. Sayangnya, budaya patriarkat yang mengakar telah membangun sekat-sekat tak kasatmata yang membatasi ruang gerak wanita di ruang politik Indonesia. Politik yang akrab dengan kontestasi narasi yang saling serang dan menjatuhkan juga menciptakan stigma bahwa politik kotor dan kejam, tidak sesuai dengan jiwa feminin wanita. Benarkah? Bagi, Khofifah, ini hanyalah soal membangun perspektif.
 
“Saya tidak akan menyebut dunia politik itu kejam, penuh friksi atau gesekan, atau kotor. Saya menyebutnya sebagai dinamika. Dan dinamika ini terjadi tidak hanya di dunia politik, tapi juga di dunia usaha, di berbagai institusi, bahkan hingga lingkungan akademis kampus,” ungkap wanita kelahiran Surabaya, 19 Mei 1965, ini.
 
Hanya, menurut Khofifah, yang membedakan adalah publikasinya. Dunia politik itu ramai publikasi. Di dunia politik, tiap terjadi perbedaan dan friksi, maka masing-masing pihak akan saling menunjukkan eksistensinya melalui publikasi di berbagai media.
 
“Ini bagian dari dinamika. Bagi saya, dinamika itu adalah sebuah keniscayaan, karena hidup adalah perubahan. Betapa sepinya dunia kalau tidak ada dinamika,” ungkapnya, tersenyum. Perspektif ini meringankan langkah perjuangan Khofifah dan Emil Dardak, Bupati Trenggalek, hingga memenangkan pilkada dengan perolehan suara 53,55%, unggul dari pasangan Gus Ipul - Puti Guntur (46,45%).
 
Keberanian Khofifah untuk masuk ke arena kontestasi politik yang masih maskulin dan pekat dengan berbagai kepentingan ini tentu didukung oleh pengalaman panjangnya di dunia politik dan birokrasi. Ia pernah menjadi pemimpin fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997), Ketua Komisi VIII DPR RI (1995-1997), Wakil Ketua DPR RI (1999), dan Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006).
 
Rapor positifnya di dunia legislatif kemudian mengantarnya ke jajaran eksekutif, saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menunjuknya sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001) sekaligus Kepala BKKBN (1999-2001). Di era Presiden Joko Widodo, Khofifah dipercaya menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014). Setelah empat tahun mengabdi, tahun 2018 ia memilih untuk melepaskan jabatan ini demi mengabdikan diri secara total bagi tanah kelahirannya di Jawa Timur.
 
 
Bagaimanapun, Khofifah mengakui bahwa ada karakter khusus yang harus ditempa oleh wanita yang hendak terjun ke jalur politik. Di antaranya, memiliki mental baja, yang membuat seseorang melentingkan diri ke atas, tiap kali diserang dan dijatuhkan. Bagi Khofifah, ajang pilkada 2018 merupakan pertarungannya yang ketiga.
 
Khofifah sempat terjegal, nyaris tidak masuk sebagai kandidat di pilkada sebelumnya. Kasus ini berakhir dengan pemecatan 3 komisioner KPU Jawa Timur yang menerima suap. Khofifah juga belajar bahwa di dunia politik, kelanggengan pertemanan bisa berlangsung sebatas misi kepentingan ini. Ia pernah merasakan pahitnya tertolak, saat meminta dukungan dari pihak yang awalnya ia sapa sebagai teman sevisi dan seperjalanan.
 
“Banyak teman saya yang mengambil posisi jangka pendek, hanya baik saat membutuhkan, tapi begitu selesai, lupa. Saya selalu mengingatkan bahwa sebaiknya kita niatkan persaudaraan di dunia dan akhirat, sehingga ada kelanggengan dalam membangun kepercayaan,” ujar Khofifah, tanpa menyebut nama pihak yang telah mengecewakannya itu.
 
Pengalaman ini tidak mampu mengalihkan visi kuatnya untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, yang ketimpangan ekonomi antara kota dan desanya begitu nyata. “Tingkat kemiskinan di desa mencapai 15,8 persen, sementara di kota 7,7 persen,” ujarnya. Semasa menjabat sebagai Menteri Sosial, ia memiliki program andalan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan kronis dengan memberikan akses cepat terhadap bantuan sosial.

Selanjutnya: Mengabdi Dengan Hati
 

Naomi Jayalaksana


Topic

#profil, #politikus, #wanitakarier

 

polling
Resolusi 2019

Prioritas yang ingin dicapai tahun iniSudah masuk tahun 2019, nih. Tentu sudah ada rencana dan resolusi yang ingin Anda capai.