Festival
Hukum Belum Memihak Kaum Difabel

10 Mar 2018

Foto: RFF

Selama ini, difabel wanita masih berada dalam posisi marjinal dan belum dilibatkan secara aktif dan setara dalam memperjuangkan hak-haknya secara umum. Padahal, difabel wanita mempunyai berbagai potensi, kemauan, dan kemampuan yang tinggi untuk memperjuangkan hak-haknya baik sebagai seorang difabel maupun seorang wanita.

Berdasarkan data survei antar sensus tahun 2015, angka penyandang disabilitas sendiri sebesar 8,56% dari total populasi atau sekitar 21,1 juta jiwa, dengan prosporsi jumlah disabilitas wanita lebih tinggi daripada pria.

Untuk itu, sekaligus merayakan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, digelar sebuah kampanye untuk menghapus stigma bahwa difabel wanita tidak dipahami dan tak berdaya lewat festival satu hari bertajuk ‘Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia’ pada 8 Maret 2018 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Festival yang diorganisir oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI) dengan dukungan dari Disability Rights Fund juga merupakan puncak dari rangkaian kegiatan kampanye pemberdayaan wanita difabel lewat seni sejak Desember 2017.
 
Seorang wanita tengah asyik melukis dalam festival 'Wanita Disabilitas Mengubah Dunia' (8/3).

Serangkaian lomba dan kegiatan workshop memeriahkan festival seperti tutorial tata rias, tata busana, kelas menulis, melukis, pengenalan bahasa isyarat, pembuatan mural, hingga diskusi publik tentang posisi difabel wanita di mata hukum.

 “Acara ini diperuntukan untuk sosialisasi pada masyarakat dan dihadiri oleh semua ragam disabilitas mulai dari disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, gangguan mental dan intelektualitas rendah. Mereka datang dari Jabodetabek, dan kota Banten, Cilacap, Yogyakarta, Solo,” terang Maulani A. Rotinsulu, ketua HWDI.

Selain kampanye pemberdayaan, ada pokok penting lain yang ingin disuarakan dalam diskusi publik di tengah perhelatan yaitu  persoalan undang-undang yang tidak pro pada penyandang disabilitas.

“Pasal 104 Draft Rancangan Undang-Undang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa bukanlah suatu tindak pidana jika perempuan penyandang disabilitas dipasangkan alat kontrasepsi atas permintaan orang tua atau ahli. Sementara pasal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 huruf b yang berbunyi bahwa  perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi ,” ujar Maulani.

Hingga saat ini HWDI tengah memperjuangkan agar undang-undang ini dicabut. Sebabnya, alih-alih sebagai upaya penghilangan kekerasan seksual, pemasangan alat kontrasepsi yang dipaksakan justru berpotensi memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Terlebih itu bentuk dari diskriminasi.
 
Karya dari salah satu peserta wanita difabel yang dilombakan.

Sementara untuk membuka aksesibilitas difabel wanita, HWDI telah melakukan penyusunan rancangan undang-undang turunan dari UU No. 8 Tahun 2016 yang menyangkut perihal isu-isu ketenagakerjaan. Bagaimana supaya perusahaan tidak diskriminatif, dan bagaimana seharusnya tes masuk kerja bagi disabilitas tidak diskriminatif, misalnya.

“Selama ini kondisinya akses terhadap disabilitas tetap terbuka tetapi masalahnya ketiadaan fasilitas pendukung yang membuat peluang disabilitas tertutup,” ungkap Maulani. (f)


 

Reynette Fausto


Topic

#IWD2018

 

polling
Pertimbangan Dalam Memilih Kartu Kredit

Belakangan ini bank makin kreatif dan gencar dalam meluncurkan kartu kredit. Mereka pun bersaing memberikan berbagai fasilitas untuk menggaet pengguna baru.