Sudah 15 tahun Indonesia menapaki era reformasi yang diperoleh melalui perjuangan dan mengorbankan ribuan nyawa akibat kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia pada Mei 1998. Termasuk 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya etnis Tionghoa.
Dalam rangka memperingati Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan akan menyelenggarakan kembali perjalanan sejarah Napak Reformasi sebagai upaya memoralisasi pada tanggal 19 Mei yang diikuti oleh unsur pemerintah, media dan komunitas korban yang berjumlah kurang lebih 40 orang.
Memoralisasi ini merupakan proses pembangunan representasi fisik bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu yang ditempatkan di wilayah-wilayah publik sebagai refleksi emosional terhadap peristiwa Mei 1998.
“Napak Reformasi sudah kami selenggarakan sejak tiga tahun lalu bertujuan untuk mencegah keberulangan di masa yang akan datang dengan cara menjelaskan pokok permasalahan, sebagai bagian dari proses pemulihan, dan bukannya untuk membuka luka lama,” ujar Arimbi Heroepetri, Komisioner Komnas Perempuan.
Dengan 11 trek wisata sejarah, Napak Reformasi dipersiapkan secara konseptual oleh Komnas Perempuan sebagai salah satu metode bahan ajar untuk melengkapi kurikulum pendidikan Indonesia agar mendorong partisipasi publik dalam pemahaman Hak Asasi Manusia dan pemulihan kondisi korban kekerasan seksual.
“Upaya memasukan peristiwa Mei khususnya kasus perkosaan terhadap perempuan adalah bentuk advokasi kami. Sejak 2011 kami telah mengorganisir sejumlah Guru Sejarah dan PPKN di tiga wilayah Indonesia, untuk memberikan perspektif baru melalui dialog dan pelatihan sehingga terbuka wawasan para guru tersebut yang kemudian bisa diteruskan kepada anak didiknya. Hal ini kami lakukan untuk memeroleh dukungan lembaga pendidikan agar berkenan memasukan isu Peristiwa Mei 1998 sebagain bahan pelajaran dalam kurikulum pendidikan,” jelas Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan.
Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan, dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada penyelenggaraannya tahun ini, diharapkan akan lebih mengembangkan konsep memorialisasi untuk pelanggaran hak berat dalam skala nasional melalui kebijakan publik.
Komnas Perempuan berpendapat bahwa melakukan pendidikan publik merupakan tanggung jawab negara yang komprehensif dalam pengenalan sejarah kepada generasi muda dalam rangka mendorong pemenuhan hak korban untuk memeroleh pengakuan dan keadilan.
Selain kegiatan Napak Reformasi, akan ada pula serangkaian diskusi tematis sesuai dengan 11 isu prioritas yang digeluti Komnas Perempuan dengan melibatkan multistakeholder.
Woro Hartari Trianti
