Sebetulnya, name dropping secara kasual ataupun sengaja menyebutkan nama orang penting demi tujuan tertentu ini tidak selalu bersifat negatif, tapi tergantung konteksnya. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ricardi S. Adnan, menyebutkan bahwa dalam berbagai interaksi bisnis, menyebutkan nama orang tertentu adalah bentuk dari pendekatan atau lobi yang bisa menjadi pencair suasana.

“Menyebutkan bahwa kita mengenal seseorang yang lawan bicara kita kenal bisa dianggap sebagai strategi pendekatan yang efektif. Sebab, dengan adanya kesamaan kenalan, lobi yang kita lakukan bisa menjadi lebih lancar,” jelasnya.

Namun, kalau di dalam dunia bisnis mengumbar nama orang penting bisa menjadi pelumas dalam interaksi dan transaksi, di dalam dunia hukum dan kenegaraan  sifatnya cenderung abu-abu karena sering kali bersinggungan dengan hukum. Menurut psikolog dari Iradat Konsultan, Tuti Indra Fauziansyah, penyebutan nama pejabat atau orang penting sering kali dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan untuk melakukan pembelaan diri.

“Sonya ataupun orang lain yang pernah melakukan hal yang sama, melakukan hal ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, yaitu ketika mereka melangar aturan, tapi bisa selamat setelah menyebutkan nama keluarganya. Mereka bercermin dari banyak kasus yang menang ketika ditolong oleh kekuasaan tertentu,” jelas Tuti.

Di antara kegaduhan cyber bullying yang terjadi pada Sonya di media sosial, dan komentar serta analisis sosial yang beredar di sana, beberapa kalangan menyalahkan budaya nepotisme yang masih kental di masyarakat kita. Dalam pandangan masyarakat kita, istilah nepotisme diartikan sebagai segala tindakan yang memanfaatkan nama kerabat keluarga yang memiliki pengaruh, untuk mendapatkan tujuan atau keuntungan tertentu.

Menurut Ricardi, nepotisme sebetulnya justru memiliki arti yang sedikit berbeda. Nepotisme adalah bentuk favoritisme atau kecenderungan untuk memilih kerabat daripada orang lain, yang mungkin lebih pantas atau lebih kompeten, hanya karena hubungan darah atau persaudaraan. Kata nepotisme berasal dari abad pertengahan, ketika seorang kardinal Katolik memilih para keponakannya (nepo dalam bahasa Latin), untuk menduduki posisi-posisi penting, seperti uskup dan paus.

Nepotisme juga banyak dipengaruhi oleh feodalisme, yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari  sering diartikan dengan keinginan seorang penguasa untuk dihormati secara berlebihan. Menurut Ricardi, kata kunci di antara keduanya adalah kekuasaan. “Di kalangan orang miskin atau orang yang tidak memiliki pengaruh, nepotisme dan feodalisme tidak mungkin terjadi,” katanya.

Ricardi juga menengarai, nepotisme dan favoritisme dapat dinilai negatif atau positif tergantung dari perspektifnya. Misalnya, ketika seorang direktur perusahaan menunjuk keponakannya untuk menjadi manajer karena sang direktur sudah mengenal etos kerja dan filosofi sang keponakan dan keduanya sudah saling cocok. Tentunya tidak ada yang salah dalam hal ini. Namun, dalam perspektif orang lain, misalnya perspektif seorang kandidat manajer yang memiliki kompetensi lebih, tentunya hal ini sulit diterima.

“Nepotisme bisa dinilai positif ketika dilakukan untuk menjamin soliditas tertentu. Kalau keluarga itu memang memiliki sejarah dan peran yang kuat, seperti keluarga Gandhi di India, mungkin memang ada baiknya kalau mereka yang memegang posisi-posisi kenegaraan penting,” ujar Ricardi memberi contoh.
Memang, ia melihat bahwa dalam masyarakat modern juga masih ada nama-nama tertentu yang memang memiliki pengaruh tersendiri. Di Amerika Serikat misalnya,   mereka yang memiliki nama belakang Kennedy atau Clinton, sudah pasti mendapatkan beberapa privilege. Nama-nama keluarga, trah, atau dinasti tertentu yang memiliki sejarah panjang juga biasanya memiliki privilege tertentu dalam dunia politik di negara tersebut.

Kekuasaan atau pengaruh, atau dalam hal ini nama orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, tentunya bisa disalahgunakan. Namun, Ricardi melihat, Sonya ataupun para pelanggar hukum yang ditemui Briptu Nurmala di jalan sesungguhnya belum bisa dikatakan sebagai pelaku nepotisme. “Kalau memang sang pejabat turun tangan dan membebaskan yang bersangkutan dari konsekuensi hukum atau tanggung jawab, baru bisa dibilang nepotisme,” tegasnya. (f)
 

---