Penguasaan teknologi adalah hal yang mutlak ketika ingin menguasai informasi. Dalam pemerintahan sekarang, mendorong inisiatif untuk keterbukaan informasi untuk publik. Faktanya, data-data yang ada begitu banyak dan berserakan di mana-mana. Dalam rangka merayakan Global Open Data Day, One Data Indonesia menggelar Indonesia Data Driven Journalism 2016, 5 Maret 2016 di Gedung Krida Bhakti, Jakarta. “Ini adalah bagian dari upaya kami membangun budaya transparansi dalam pemerintahan. Kami sedang membangun one data, mengumpulkan data dari pemerintahan. Transparansi pemerintahan harus didukung dengan manajemen data yang baik dan mudah diakses oleh siapa saja,” ujar Teten Masduki yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Kementerian yang akan pertama kali menerapkan keterbukaan data ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Dalam Kementerian Pendidikan, misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menjelaskan, pihaknya tengah menciptakan ekosistem data. “Jika ekosistem biologi hidup karena oksigen, ekosistem pendidikan hidup oleh data,” tutur Anies, yang mengatakan, jumlah guru dan murid saja luar biasa besar, yakni 52 juta jiwa, belum lagi pelaku pendidikan lain. Tapi sebelum sampai ke sana, pelakunya juga luar biasa banyak.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut Anies harus ada interaksi antara pelaku pendidikan. Informasilah yang membuat interaksi bisa terjadi. “Ambil contoh, buku pelajaran yang dibaca berjuta-juta murid, selama ini tidak pernah ada nama dan kontak penulis yang jelas. Ke depannya, akan dibuat peraturan, penulis buku pelajaran harus jelas dan mencantumkan kontaknya, agar bisa berinteraksi dengan siswa dan orang tua siswa,” tutur Anies, yang sekarang pihaknya sudah mengintegrasi data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, Kementerian Pendidikan juga sedang merintis aplikasi mobile Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, aplikasi Sekolahku, dan aplikasi lain yang bisa diakses oleh publik. “Lewat aplikasi tersebut, kami hanya menunjukkan fakta. Bukan sekadar untuk sosialisasi, konsultasi, tapi juga mendorong adanya kolaborasi. Kami mengharapkan fase pelibatan publik. Kami ingin masyarakat ikut mengawasi dan memberi masukan,” ujarnya. (f)
